Shaping The Cities

Pemanfaatan data dan teknologi geospasial dalam mendukung keterbukaan data dan pengambilan kebijakan publik.

Implementasi
Municipal Spatial Data Infrastructure (MSDI)

Saat ini terdapat sejumlah 24,400 aplikasi pemerintah yang dinilai tidak efisien dan menimbulkan pemborosan (Sri Mulyani, 2022).

Dengan mengadopsi pilar IPDS yang dikembangkan oleh City Planning Labs (CPL) Worldbank, Cityplan memiliki visi agar aplikasi yang dikembangkan tidak hanya berkelanjutan, juga dapat memberikan manfaat kepada penggunanya.

Institutional Arrangement (I)

Pengaturan kelembagaan seringkali dilupakan dalam pengembangan sistem informasi kota. Dengan melembagakan peran aktor dalam regulasi dapat mendukung keberlanjutan program ke depannya.

People (P)

Ketersediaan dan keahlian SDM yang mumpuni dari berbagai lembaga diperlukan agar program tidak berakhir dalam waktu dekat. SDM yang memadai mendukung proses transisi program agar terus berkelanjutan.

Data (D)

Standar dan format data selalu menjadi masalah dalam implementasi data yang dapat berbagi pakai dan interoperabilitas. Pemahaman standar dan metadata dapat mendukung pemanfaatan data yang lebih luas.

System (S)

Seringkali launching sistem informasi / aplikasi menjadi titik pusat perhatian untuk seluruh aktor kota. Dukungan terkait pemeliharaan dan pembaruan sistem memiliki peran penting agar program dapat terus bermanfaat bagi masyarakat.

Portofolio Kami:

Program yang dimulai pada tahun 2018, kami bekerjasama dengan Ditjen. Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dalam mendokumentasikan data dan informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen pdf yang sulit diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, menjadi masalah yang ingin diselesaikan oleh Gistaru RDTR Interaktif.

Pada tahap berikutnya, dalam mendukung proses percepatan investasi di Indonesia. RDTR Interaktif melakukan integrasi data dengan sistem Online Single Submission (OSS) agar perizinan pemanfaatan ruang (KKPR) dapat berjalan lebih cepat. Dengan semakin banyaknya RDTR kota yang dikelola oleh RDTR Interaktif, proses KKPR dapat digunakan semakin luas ke depannya.

Pembangunan kota yang semakin masif dapat berpotensi munculnya pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengawasi pembangunan kota tersebut, partisipasi masyarakat dapat mendukung pengawasan pemanfaatan ruang yang lebih luas dan efektif. Aplikasi Patroltaru mengakomodir laporanmasyarakat yang merasakan dampak tersebut seperti kemacetan, menghalangi sinar matahari, polusi limbah, dan lainnya dari pembangunan yang ada.

Selain itu, aplikasi Patroltaru dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengelola laporan dengan lebih efisien dan cepat. Selain itu, membantu petugas lapangan dalam penugasan patroli kota tanpa perlu lagi membawa dokumen dan buku fisik ke lapangan.

Saat ini telah dikembangkan dan diimplementasikan Patroltaru di Kota Medan, Kota Malang, dan Kabupaten Badung.

Bekerjasama sama dengan Perencanaan dan Perancangan Kota SAPPK ITB, kami melakukan riset terkait Land Value Capture (LVC). Kami mengembangkan model spasial dalam mengestimasikan harga lahan dari adanya pembangunan infrastruktur kota seperti MRT, BRT, fasilitas publik, dan lainnya.

Dengan mempelajari pola spasial harga lahan pada rentang waktu tertentu, model yang dikembangkan dapat mensimulasikasikan perubahan harga lahan yang terjadi di provinsi DKI Jakarta.

Dalam mendukung perencanaan infrastruktur khususnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, kami mengembangkan basis data infrastruktur perkotaan baik spasial dan tabular. Kami mengelola dan memvisualisasikan infrastruktur eksisting dan rencana untuk 98 kota otonom dan
7 kawasan metropolitan di Indonesia.

Selain itu, dengan memanfaatkan data spasial dan tabular yang telah dikumpulkan. Kami menggunakan data-data tersebut untuk mengetahui penilaian kinerja kota dengan menggunakan pendekatan City Prosperity Index (CPI). Adapun indeks ini menggunakan 6 komponen yaitu produktivitas, kualitas hidup, infrastruktur, lingkungan, pemerintahan, dan kesetaraan dan inkluasi sosial.

Kota Bandung merupakan salah satu kota terpadat yang dihuni penduduk sekaligus memiliki beberapa potensi bencana seperti gempa, gunung meletus, longsor, dan banjir. Kami bekerjasama dengan Bappelitbang Kota Bandung dalam mengelola dan menvisualisasikan data risiko bencana dan rencana pola ruang pemanfaatan ruang di Kota Bandung.

Hal ini diharapkan dapat membantu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung (Bappelitbang) untuk memperhitungkan aspek bencana dalam proses pengambilan keputusan mereka.

Cityplan membantu pemerintah dalam pemanfaatan data spasial bagi pembangunan kota.

Tim kami bersedia untuk berdiskusi dalam mengembangan solusi-solusi perkotaan dengan Anda.

Let's talk!